Syahrani, Syahrani (2016) Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi Di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai). Skripsi, Syariah Dan Ekonumi Islam.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (235kB) | Preview |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (87kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
||
|
Text
BAB III.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (7MB) | Preview |
ABSTRAK
Syahrani, 2010. Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi Di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai). Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Diana Rahmi, S.Ag, MH. (II) Rabiatul Adawiyah, M.Ag. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebuah upaya untuk mengetahui pendapat para hakim terhadap pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana ternyata dalam pelaksanaannya hakim Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam penafsiran dan implementasi Perma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berjenis lapangan atau field research dengan mengambil data dari para responden yaitu para hakim yang bertugas di Pengadilan agama Barabai. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara serta tehnik pengolahan data dengan tehnik kualitatif deskriptif dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan dilapangan. Dari penelitian ini diketemukan bahwa pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi menurut pendapat para hakim telah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada kendala atau hambatan apapun dalam pelaksanaaan mediasi. Namun jika melihat dari ketidakmaksimalan hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut penulis mendapati beberapa kendala dalam hal keberhasilan pelaksanaan Perma tentang mediasi tersebut. antara lain : (1) Kendala pada pihak yang bersengketa yang memang tidak dapat didamaikan lagi melalui proses mediasi. (2) Kendala pada pihak penyelenggara mediasi yang belum maksimal berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. (3) Kendala pada perbedaan penafsiran para hakim mediator terhadap perkara-perkara yang wajib atau tidak wajib dimediasi. (4) Kendala pada peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menghadiri pertemuan dalam membahas mediasi. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yaitu : (1) Harus ada niatan yang sungguh-sungguh dari para hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar usaha mereka bisa membuahkan tindakan yang lebih dan hasil yang baik. (2) Adanya pelatihan yang berkesinambungan dari Mahkamah Agung untuk proses mediasi bagi para hakim mediator yang bertugas disetiap Pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab dan pembinaan serta pengembangan kualitas hakim-hakim di Indonesia sekaligus untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang kewajiban mediasi. (3) Ditambahkannya peraturan yang dapat memaksa kedua belah pihak untuk melaksanakan dan menghadiri mediasi sebelum persidangan.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Syahrani Syahrani |
Date Deposited: | 11 Mar 2016 01:16 |
Last Modified: | 11 Mar 2016 01:16 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/4527 |
Actions (login required)
View Item |