Habiburrahman, Mhd (2016) Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis, Pascasarjana.

Preview	Text PERNYATAAN.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text AWAL.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (299kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (354kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (221kB) | Preview

ABSTRAK

Munculnya lembaga ekonomi syari’ah telah memunculkan sengketa keperdataan yang baru yaitu sengketa ekonomi syari’ah. Dalam proses litigasi, peradilan agama memegang peranan dalam menyelesaikan sengketa perekonomian syari’ah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Di luar litigasi, arbitrase menjadi salah satu badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa. Selama ini penyelesaikan sengketa di luar peradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan peraturan berkenaan dengan arbitrase yang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, hingga saat ini belum ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui asas hukum lex specialis derogate legi generalis atas UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan relevansinya dengan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini merubapakan normatif hukum dengan meneliti peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer objek kajian. Kewenangan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah didasarkan pada undang-undang peradilan agama dan peraturan perbankan syari’ah. Adapun kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan selain didasarkan pada undang-undang arbitrase juga didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa baik sebelum terjadi sengketa maupun setelahnya terjadi sengketa. Kewenangan Badan Arbitrase Syari’ah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di luar pengadilan didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak. Kesepakatan ini juga didasarkan pada beberapa fakta Dewan Syariah Nasional yang mendorong para pihak yang melakukan transaksi ekonomi syari’ah untuk memilih Basyarnas sebagai badan di luar pengadilan yang menyelesaikan sengketa non litigasi. Penentuan lembaga ini merupakan pengejawantahan dari asas lex specialis derogate legi generalis terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam tesis ini telah ditemukan sebuah fakta terjadinya inkonsistensi hukum, di mana sengketa ekonomi syari’ah dalam litigasi menjadi kewenangan peradilan agama dan menjadi kewenangan Basyarnas untuk non litigasi. Kewenangan peradilan agama tersebut mulai dari pemeriksaan perkara hingga sampai dengan eksekusi atas putusan hakim. Namun demikian, pada saat Basyarnas menjatuhkan putusan, maka secara hukum peradilan agama tidak berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syari’ah tetapi menjadi kewenangan dari lingkungan peradilan umum, padahal perkara tersebut an sich adalah perkara sengketa ekonomi syari’ah. The emergence of shariah economic institutions has raised a dispute civil the new economic dispute shariah. In the process of litigation, religious courts play a role in resolving the dispute over sharia economy based on act no. 3 of 2006 about the changes to the act no. 7 of 1989 the last changed with act no. 50 of 2009. Outside of litigation, arbitration became one of the authorized agency resolve the dispute on the basis of shariah economic agreement of the parties to the dispute. For this different settlement of disputes outside the judiciary is based on act no. 30 of 1999 regarding arbitration and alternative dispute resolution, while the regulation with regard to the arbitration of economic dispute shariah, completed up to this point there has been no. This research is intended to find out the legal basis of the lex generalis legi derogate upon specialists of law no. 30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution in resolving syariah nrelevansinya economic disputes with the authorities of indonesia national board of arbitration (BANI) and national sharia board of arbitration (BASYARNAS) in resolving economic disputes. This research examines the legal normative merubapakan legislation as the primary object of study materials. The authority of the judiciary solve economic disputes of religion in shari'ah laws based on religious courts and shariah banking act. As for the arbitration authority in resolving a dispute outside the court in addition to based on the arbitration act is also based on the agreement of the parties to the dispute either before going to dispute or thereafter dispute. Shariah board of arbitration authority in resolving a dispute outside the court of shariah economic is based on the agreement of each party. This agreement is also based on the national council of sharia a few facts which encourage the parties in the transaction economy shari'ah to select BASYARNAS as a body outside the courts resolve disputes non litigation. The determination of this institute is the embodiment of the principle of lex generalis legi derogate specialists against act no. 30 of 1999. In this thesis have been found to be a fact of occurrence of legal inconsistency, where an economic dispute litigation in the shariah judicial authority into religion and become an authority basyarnas for non litigation. The authority of the religious courts starting from proceeding until up to the execution above judge's verdict. However, when the basyarnas dropped the verdict, then legally religious courts are not authorized to execute the ruling of shariah arbitration but became an authority of public judicial environment, whereas the case an sich is a matter of economic dispute shariah.

Actions (login required)

View Item