Rabiatul, Adawiyah (2015) Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I.pdf Download (560kB) | Preview
Preview	Text BAB III..pdf Download (418kB) | Preview

ABSTRAK

Rabiatul Adawiyah. 2015. Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (II) H. Bahran, SH, MH. Penelitian ini berlatar belakang dari pihak isteri yang mengajukan gugatan cerai pada suaminya dengan dasar alasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga karena suaminya melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam menjalani prosedur di Pengadilan Agama prosedurnya sama dengan prosedur gugat cerai pada umumnya, yang membedakan yaitu tergugat berada di rumah tahanan (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai narapidana sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk tujuan yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan terkait membela hak-hak tergugat yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai di muka persidangan Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis bahan hukum penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai belum terpenuhi dalam hal pemanggilan serta ketidakhadiran pihak tergugat di muka persidangan karena suami yang berstatus narapidana harus menjalani masa pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta adanya pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana yang sering terjadi pengingkaran dalam menjamin hak-haknya. Sehingga perkara gugat cerai terhadap suami yang berstatus narapidana selalu diputus secara verstek (putusan diluar hadir) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap suami, selain sebagai tergugat suami juga berstatus narapidana yang menjalani masa pidana dengan kehilangan kemerdekaan.

Actions (login required)

View Item