Ridha, Rasyid (2017) Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Skripsi, FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (92kB)
	Text AWAL.pdf Download (659kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text BAB I.pdf Download (366kB)
	Text BAB II.pdf Download (530kB)
	Text BAB III.pdf Download (95kB)
	Text BAB IV.pdf Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (154kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, yang mana masih ada hak anak yang belum terpenihi haknya. Terutama dalam bidang pendidikan di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak serta yang menjadi kendala dalam pelaksanaan itu. serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum impiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan data-data primer yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Berdasarkan hukum kodrat, setiap orang tua memiliki hak yang harus di tunaikan kepada anaknya yaitu memelihara anaknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri. pemeliharaan ini mencakup segala sesuatu yang perlu untuk hidup termasuk sekolah atau bisa di sebut juga pendidikan anak. Hak anak terhadap pendidikan sudah diatur dalam UU 1945 tentang HAM pasal 31 ayat 1 dan 2, UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 12, pasal 9 ayat 1, dan pasal 22. Serta PP RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Dari hasil analisis terhadap keluarga yang banyak memiliki anak. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam keluarga yang memiliki banyak anak masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap pendidikan anak. Diantaranya tidak mau memberikan kesempatan untuk anak perempuannya sekolah tinggi, karena menurut mereka anak merempuan setelah menikah nanti hanya akan mengikuti suaminya. Dan tidak menyekolahkan anak laki-laki, karena menurut mereka banyak orang yang sekolah tinggi akan tetapi tetap menjadi pengangguran. Padahal ini sangat bertentangan dengan UU 1945 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan PP RI No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun yang berlaku.

Actions (login required)

View Item