Mardini, Yulida (2017) Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (807kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Download (374kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text BAB III.pdf Download (198kB)
	Text BAB IV.pdf Download (588kB)
	Text BAB V.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (67kB)

ABSTRAK

Yulida Mardini : Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif) di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, M.A, dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2017) Kata Kunci: Jaminan, SK PNS, Hukum Islam, Hukum Positif Kebutuhan umat Islam akan pembiayaan tidak saja diperlukan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negri Sipil (PNS). Pemberian pembiayaan kepada PNS merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah apalagi konvensional dalam rangka mengelola dana agar produktif dan memberikan keuntungan. Kegiatan operasional pemberian pembiayaan biasanya oleh bank syariah diperlukan jaminan kredit. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis mengenai jaminan SK PNS dalam pembiayaan bank syariah dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Hukum positif tentang jaminan SK PNS dalam pembiayaan di Bank Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library reseach) dengan pendekatan empiris normatif yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum empiris dan normatif. Hukum empiris adalah suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Kemudian dikaitkan dengan analisis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum Islam dan hukum Positif tentang kedudukan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam pembiayaan di bank syariah dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS bukanlah bentuk makful ataupun marhun yang dimaksud dalam fikih Islam, yang dapat dijadikan jaminan di bank syariah, namun demikian penyertaan SK PNS sebagai syarat ”jaminan” dalam pemberian pembiayaan dalam Islam boleh selama terjadi kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan. Secara yuridis penyertaan SK PNS sebagai “jaminan” tidak diatur dan diikat oleh peraturan mana pun di Indonesia, penyertaan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. SK PNS tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan obyek gadai, ataupun obyek jaminan fidusia karena obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, namun penyertaan SK PNS dalam tinjauan hukum positif tidak melanggar prinsip prinsip transaksi utang piutang.

Actions (login required)

View Item