M. Raihan, Firdaus (2015) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Kabupaten Tapin. Skripsi, Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I, II dan III.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text BAB IV Laporan Penelitian A.pdf Download (52kB) | Preview

ABSTRAK

M. Raihan Firdaus. 2014. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Kabupaten Tapin. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Wahidah, M.HI, (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. Penelitian ini bertolak dari adanya pelaksanaan isbat nikah massal yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Di dalam pelaksanaan nikah massal pernikahannya diakui oleh negara sejak ijab kabul pernikahan yang dilafazkan pada saat upacara nikah massal. Sedangkan pada isbat nikah massal pernikahannya diakui sejak ijab kabul nikah yang sebelumnya sehingga pernikahan mereka akan mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak mereka melaksanakan pernikahan yang akan mereka isbatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan gambaran dari pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin serta mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Rantau yang berada di Kabupaten Tapin. Data yang ada di lapangan dikumpulkan dengan teknik dokumenter dan wawancara langsung dengan informan-informan serta enam orang Hakim Pengadilan Agama Rantau kemudian dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal yang diikuti oleh 48 pasang adalah program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang bekerjasama dengan TIM Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Pengadilan Agama Rantau dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Tapin yang nikahnya tidak tercatat di KUA kecamatan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah selain itu juga tujuannya adalah untuk memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tapin. Menurut analisis penulis tentang peserta isbat nikah massal yang kawinnya di atas tahun 1974 dan yang kawinnya di bawah umur sebelum mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal boleh dengan dasar hukum yang sudah disebutkan dalam Bab II akan tetapi alangkah baiknya apabila peserta isbat nikah massal yang kawinnya di atas tahun 1974 dan yang kawinnya sudah di atas tahun yang dibolehkan oleh UU Perkawinan. Untuk tujuan sudah bagus namun di lapangan tujuan dari pemerintah daerah sudah salah sasaran karena yang diharapkan pemerintah yang mengikuti isbat nikah massal masyarakat yang tidak mampu tetapi kenyataanya masih ada masyarakat yang mampu dari segi ekonomi yang mengikuti. Dalam hal pendaftaran dan pengambilan salinan putusan apabila KUA kecamatan yang mau mendaftarkan atau mengambilkan salinan putusan harus ada surat kuasa dari peserta isbat nikah massal yang berperkara sebagaimana yang ada pada Bab II bahwa semua harus ada surat kuasa dari yang berperkara. Dan untuk kelanjutan pelaksanaan isbat nikah massal bisa dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.

Actions (login required)

View Item