Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan umumnya
menyelesaikan kasus kewarisan mereka secara faraidh. Walaupun
terkadang dalam praktiknya, mereka lebih mengedepankan
semangat “badamai” sehingga memunculkan pola-pola
penyelesaian variatif yang terkesan unik. Banyak diantara contoh
kasus yang memerlukan analisis tersendiri pada tiap kasusnya
terkait beberapa hal seperti: deskripsi (uraian kasus), faktor/
alasan, dan dampak yang ditimbulkan sebagai ekses positif dan
atau negatifnya.
Analisis sementara menunjukkan, bahwa sebenarnya ada
semacam keinginan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan
untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan keluarga
mereka, dengan cara-cara sebagaimana yang ditempuh faradhiyun.
Utamanya bagi mereka yang meyakini akan azas ketauhidan dalam
hukum waris Islam (faraidh). Hanya saja terkadang ditemui pula
dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan itu, keunikankeunikan lainnya dalam bentuk upaya modifikasi antara faraidh
dengan kondisi riil seseorang ahli waris dalam suatu keluarga.
Sebelas kabupaten yang menjadi objek penelitian ini,
melibatkan lebih dari 50 orang informan yang berhasil diperoleh
data dan informasinya melalui teknik indeft interview. Selain itu,
studi dokumenter juga menjadi bagian dari dataprocessing, yangsangat urgen dalam relevansinya dengan penentuan status hukum
“boleh tidaknya” praktik itu dilakukan.
Data akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal:
apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris, siapa dan mengapa
diwariskan, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan
itu dilakukan, serta bagaimana proses kewarisannya; meliputi hak/
bagian masing-masing waris sesuai struktur kasusnya, ungkapan
(serah terimanya), termasuk bentuk dan pola-pola penyelesaiannya.
Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa dalam praktiknya
konteks peran dan keterlibatan sosok ahli waris dalam satu
struktur kewarisan, termasuk kondisi kehidupan ekonomi diantara
ahli waris, adalah menjadi bagian penting dalam hubungannya
dengan kasus kewarisan itu diselesaikan. Atas dasar ini, kemudian
muncullah beberapa permasalahan dalam praktik penyelesaian
harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan).
Sebagian besar (kasus) tidak melakukan penyerahan langsung
objek warisan yang menjadi hak atau bagian masing-masing ahli
waris. Terdapat variasi penyelesaian pembagian harta warisan
dengan pola-pola seperti: “hibah wasiat,” wasiat pembagian
warisan sebelum pemilik harta meninggal, dominasi kasus
munasakhah, “sistem undian”, diterapkannya konsep al takharuj,
penyisihan tirkah untuk “ritual arwahan”, kewarisan kolektif, pola
faraidh-ishlah dan ishlah. Tidak ada penyelesaian harta bersama atau
harta “papantangan”.
Terdapat penyimpangan dari faraidh menyangkut penyelesaian
pembagian harta warisan ini. Seperti ahli waris yang diabaikan
haknya, tidak diselesaikan sesuai formula pembagian yang
seharusnya. Utamanya dalam kaitan dengan konsekuensi ahli waris
ashobah bi al ghair. Termasuk semacam tidak adanya keinginan untuk
menyelesaikan kasus kewarisan dengan cepat atau sesegeranya
mungkin. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim untuk dapat menyesuaikan dan menyelesaikan kasus
kewarisan mereka sesuai tuntunan faraidh yang diwahyukan oleh
Allah Swt., Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana