Pada dasarnya hak syuf‟ah merupakan salah sau bagian dari hukum Islam
yang menjadi dasar bagi semua pihak yang memiliki ikatan kerjasama baik itu
merupakan akad syirkah maupun tetangga yang memiliki kemanfaatn bersama
dengan tetangganya apabila terjadi transaksi jual-beli. Fokus penelitian ini adalah
bagaimana aturan tentang hak syuf‟ah di Indonesia yang memiliki aktivitas
ekonomi begitu banyak sehingga peneliti meninjau dari ketentuan hukum
ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum tipe normatif dengan
menggunakan pendekatan terhadap sumber-sumber hukum yang berlaku di
Indonesia dan didalamnya terdapat unsur-unsur hak syuf‟ah. Pendekatan ini
digunakan untuk menelaah terhadap setiap sumber-sumber hukum baik itu berupa
KHES, Fatwa DSN-MUI, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Dearah, maupun Yurisprudensi yang memuat tentang hak syuf‟ah didalamnya.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hak syuf‟ah sebenarnya telah
diatur dan diadopsi oleh peraturan perundang-undang di Indonesia. Hanya saja
penjelasan tentang hak syuf‟ah belum diterangkan secara jelas oleh Undang
Undang, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
maupun pada Qanun. Penjelasan tentang hak syuf‟ah terdapat pada Putusan
Mahkamah Agung (MA) No. 521 K/Ag/2015 karena merupakan kasasi dari
Pengadilan Agama, sedangkan dari Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3291
K/Pdt/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sigli No. 60/Pdt.G/1988/PN.SGI
tidak menjelaskan secara terperinci karena merupakan hukum adat di Aceh.