Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps mengenai Pembagian Harta Bersama
yang masih dalam masa tanggugan pada pihak ketiga. Adapun rumusan masalah
yang penulis angkat yaitu; bagaimana putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas
Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama
(tanggungan hutang) dan bagaimana pertimbangan hakim dan dasarnya dalam
putusan Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Nomor:
404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:
404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat
prespektif dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Menggunakan
teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah
dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan meteode kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah hakim telah menentukan untuk mengedepankan
keadilan dalam perkara yang telah pasti hukumnya, dan hukum tertulis UndangUndang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi dianggap tidak
memberikan keadilan, maka disitulah hakim mengesampingkan aturan-aturan
dalam hukum positif. Kemudian yang sering disebut dengan Contra Legem, suatu
putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam
suatu Perundang-Undangan. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada penyelesaian
pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps pada
pertimbangan hakim yaitu adanya hutang bersama kepada pihak ketiga antara
Penggugat dan Tergugat hakim menetapkan untuk membagi dua hutang bersama
tersebut terlebih dahulu dengan menetapkan kewajiban bagi Penggugat dan
Tergugat untuk melunasi hutang bersama masing-masing bagian ½ (seperdua).