EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Andria, Muhammad (2024) Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (197kB)
[img] Text
AWAL - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (122kB)
[img] Text
BAB I - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (457kB)
[img] Text
BAB II - MUHAMMAD ANDRIA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (254kB)
[img] Text
BAB III - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (237kB)
[img] Text
BAB IV - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (566kB)
[img] Text
BAB V - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (242kB)
[img] Text
LAMPIRAN - MUHAMMAD ANDRIA.pdf

Download (3MB)

ABSTRAK

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administrasi Keuangan Anggota DPR meliputi isu transparansi, keadilan distribusi tunjangan, dan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas publik. Beberapa kritikus menyoroti bahwa UU ini memberikan tunjangan yang berlebihan kepada anggota DPR dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam penggunaan dana negara. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait, serta menerapkan analisis kualitatif untuk memahami implementasi dan dampak UU terhadap anggota DPR. Data sekunder meliputi literatur akademik dan sumber hukum yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memberikan hak administrasi yang luas kepada anggota DPR, termasuk tunjangan dan pensiun. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara hak yang diberikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Studi ini merekomendasikan revisi UU untuk memastikan pemerataan hak dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Hasil Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR sangat banyak efek negatifnya daripada efek positifnya bagi Negara. Undang-undang secara hukum sudah inKonstitusional dengan UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Melihat historis peraturan perundang-undangan dan analisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan pengaturan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negera yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, maka dilakukan pengahapusan dan digantikan dengan uang pesangon

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Mahyuddinnor S.I.Pust
Date Deposited: 09 Jul 2024 02:06
Last Modified: 09 Jul 2024 02:06
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27089

Actions (login required)

View Item View Item