Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Agama
Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn. Hakim membebankan mut’ah dan
nafkah iddah kepada mantan suami, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada
hubungan badan antara suami istri setelah terjadi akad (qobla dukhul). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
case approach. Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan dengan
teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum dianalisis
menggunakan teknik deskriptif dan case approach.
Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn lebih kepada pertimbangan sosiologis (non-yuridis) untuk
memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Meskipun pada kenyataannya secara hukum
antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan setelah terjadi akad
nikah, tetapi sebelumnya telah berhubungan badan di luar nikah (zina) dan memiliki
anak. Maka Majelis mempertimbangkan karena adanya anak yang lahir dari
pernikahan yang sah, maka perlu pembebanan nafkah iddah dan mut’ah untuk
mantan suami. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor
438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn adalah ketentuan Pasal 149, 158 sampai 160 Kompilasi
Hukum Islam mengenai pembebanan mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai
talak. Majelis juga menggunakan kaidah fikih untuk mendukung pemberian nafkah
iddah dan mut’ah pasca perceraian dan menunjukkan rasa keadilan.