Rahmi, Nispan (2024) Prinsip Keadilan dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Disertasi, Pascasarjana.
Text
Pernyataan Keaslian.pdf Download (344kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (2MB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (341kB) |
|
Text
Disertasi BAB I.pdf Download (627kB) |
|
Text
Disertasi BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (959kB) |
|
Text
Disertasi BAB III.pdf Download (1MB) |
|
Text
Disertasi BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) |
|
Text
Disertasi BAB V.pdf Download (218kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (254kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Download (293kB) |
ABSTRAK
Penelitian prinsip keadilan terkait proses penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat penting dilakukan seiring dengan munculnya isu-isu krusial persoalan empiris terkait fatwa DSN-MUI, adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktik di Lembaga Keuangan Syariah, perubahan akad yang sudah ditentukan di awal transaksi pembiayaan, baik karena kebijakan manajemen maupun atas permintaan nasabah, dan keragaman praktik akad di Lembaga Keuangan Syariah. Mengapa hal tersebut muncul; apakah fatwa�fatwa DSN-MUI tersebut tidak solutif, tidak maslahat, dan tidak berkeadilan? Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana prinsip keadilan dan prosedur metodologi dalam penetapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. Penelitian hukum normatif melalui teknik studi dokumen, dengan menggunakan analisis kualitatif (in-depth analysis) ini menemukan bahwa dilihat dari sisi teori keadilan maupun dari sisi teori fatwa, proses penetapan fatwa oleh DSN-MUI telah mengedepankan prinsip keadilan. Hal ini terlihat dari indikator berikut; sikap DSN-MUI yang memperlakukan sama dan setara kitab-kitab sumber yang ditulis oleh para ulama berbagai mazhab dijadikan rujukan dalam menetapkan fatwa. Perlakuan sama dan setara terhadap anggota DSN-MUI kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam sidang pleno penetapan fatwa, dan keseimbangan hak dan kewajiban antara LKS dan nasabah. Sedangkan indikator dari sisi teori fatwa adalah prosedural, metodologis, dan terpenuhinya standar kualifikasi anggota DSN-MUI. Dari proses penetapan fatwa yang mengedepankan nilai-nilai keadilan melahirkan fatwa-fatwa berkeadilan, maslahat, dan solutif. Prosedur metodologi fatwa DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan. Pertama, nash qath’i, kedua, qauli, dan ketiga, manhaji. Di DSN-MUI, pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) dengan metode al-jam’u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi, dan istinbathi. Metode istinbathi diterapkan melalui metode qiyasi, istishlahi, istihsan, dan sadd al-dzari’ah.
Item Type: | Disertasi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 03 Sep 2024 03:53 |
Last Modified: | 03 Sep 2024 03:53 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27825 |
Actions (login required)
View Item |