Almadani, Muhammad Zaini (2024) Pendapat Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tentang Urgensi Peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Pembuatan Akta Lahir Anak. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (6MB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (593kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (96kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (19kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (126kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (10kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (146kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (832kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang urgensi Permendagri Nomor 9 Tahun 2017, yang mengatur penggunaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen yang tidak tercatat, termasuk untuk pengurusan akta kelahiran anak dari pasangan nikah siri. Meskipun kebijakan ini memberikan solusi administratif, penggunaannya menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan untuk sah di mata hukum. Ketidaksesuaian antara peraturan ini berpotensi mengabaikan prinsip pencatatan perkawinan yang tercatat secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Pegawai Dinas Pencatatan Sipil mengenai latar belakang dan urgensi Permendagri Nomor 9 Tahun 2017 terkait penggunaan SPTJM dalam konteks administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dilakukan di Kota Banjarmasin, penelitian ini melibatkan wawancara terstruktur dengan lima pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data primer diperoleh dari pendapat para pegawai tentang pentingnya aturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta kelahiran anak. Pengolahan data dilakukan melalui editing, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Kesimpulannya, pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa lahirnya peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan administratif yang dihadapi oleh pasangan nikah siri, yang sering kali tidak memiliki dokumen formal seperti buku nikah atau akta perkawinan. Urgensi SPTJM menuurut pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah untuk memberikan pengakuan hukum dan mempermudah pembuatan akta lahir anak dari pernikahan siri. Namun, penggunaannya membawa implikasi kompleks, terutama terkait hak waris
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 23 Jan 2025 06:31 |
Last Modified: | 23 Jan 2025 06:31 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28328 |
Actions (login required)
View Item |