Askia, Nabella Fika (2025) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Sewa Menyewa Rumah Sandaan. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (160kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (865kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (139kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (314kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (177kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (404kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (147kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (874kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik sanda di masyarakat Banjar, khususnya mengenai penyewaan kembali rumah yang telah dijadikan jaminan utang. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena sebagian ulama memahami sanda sebagai rahn (gadai) yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima pinjaman, sementara sebagian lainnya memahaminya sebagai jual beli bersyarat seperti jual beli angkal, bai‘ al-‘uhdah, atau bai‘ al-wafâ’, yang dianggap memberi ruang kebolehan selama akadnya diubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama tentang sewa-menyewa rumah sandaan, serta alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada tujuh ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan sistematisasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan pendapat ulama Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pertama, empat ulama memaknai sanda sebagai akad rahn murni, sehingga rumah sandaan tidak boleh disewakan kembali karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman yang dapat mengarah pada riba dan bertentangan dengan prinsip muamalah. Kedua, tiga ulama lainnya membolehkan praktik sewa-menyewa rumah sandaan dengan syarat akad diubah menjadi bentuk jual beli bersyarat seperti jual beli angkal, bai‘ al ‘uhdah, atau bai‘ al-wafâ’, sehingga tidak lagi dipahami sebagai pemanfaatan barang gadai tetapi sebagai transaksi jual beli yang sah menurut syariat.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 07 Jan 2026 07:42 |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 07:42 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30333 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




