Husna, Syafira (2025) (Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Indonesia Maju (Studi pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN (2).pdf Download (57kB) |
|
|
Text
AWALLL.pdf Download (999kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (9kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (441kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (268kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (378kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (8kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (259kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini membahas kasus menteri yang menjabat lebih dari satu posisi dalam Kabinet Indonesia Maju dengan merujuk pada Pasal 23 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut secara tegas melarang menteri menduduki jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya, rangkap jabatan masih sering terjadi, khususnya yang melibatkan kepentingan partai politik dan Badan Usaha Milik Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli dengan menggunakan konsep dan teori hukum, seperti Good Governance dan konflik kepentingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan berdampak pada menurunnya tingkat fokus menteri dalam menjalankan tugasnya, sehingga berakibat pada kurangnya efektivitas kinerja serta melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh kurangnya perhatian Presiden terhadap mekanisme pengangkatan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap pelarangan menteri rangkapa jabatan, serta kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, vii diperlukan perhatian dan komitmen yang lebih serius agar Presiden dalam mengangkat menteri senantiasa berpedoman pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara profesional dan berintegritas.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 09 Jan 2026 07:09 |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 07:09 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30353 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




