Najwa, Nadhratun (2026) Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (94kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (104kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (361kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (14kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (384kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (7kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Kota Banjarmasin menghadapi permasalahan kawasan permukiman kumuh akibat urbanisasi dan kepadatan penduduk, khususnya di Kelurahan Kelayan Barat, yang ditandai dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sanitasi, dan tingginya risiko bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut di tingkat kelurahan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 di Kelurahan Kelayan Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin serta masyarakat Kelurahan Kelayan Barat, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut secara umum telah berjalan cukup baik melalui berbagai program penataan kawasan kumuh, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan infrastruktur lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka publik. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya komunikasi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 23 Jan 2026 02:11 |
| Last Modified: | 23 Jan 2026 02:11 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30550 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




