Safitri, Maulidita (2026) Prinsip Kewilayahan dalam Praktik Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN DITA (IDR).pdf Download (150kB)
	Text AWAL DITA (IDR))).pdf Download (998kB)
	Text ABSTRAK DITA (IDR).pdf Download (186kB)
	Text BAB I DITA (IDR).pdf Download (289kB)
	Text BAB II DITA (IDR).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB III DITA (IDR).pdf Download (167kB)
	Text BAB IV DITA (IDR).pdf Download (570kB)
	Text BAB V DITA (IDR).pdf Download (64kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DITA (IDR).pdf Download (139kB)
	Text LAMPIRAN DITA (IDR).pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ibadah dan kesejahteraan sosial yang dalam pendistribusiannya harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Prinsip kewilayahan memiliki dasar normatif dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang pada dasarnya mengutamakan penyaluran zakat kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun, namun dalam praktik pengelolaan zakat modern oleh BAZNAS tingkat provinsi muncul penyesuaian terhadap kewenangan kelembagaan yang mencakup seluruh wilayah administrasi provinsi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memaknai dan menerapkan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi serta penerapan prinsip kewilayahan dalam praktik penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Bidang Pendistribusian, serta Kepala Seksi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, didukung observasi, dokumentasi, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan BAZNAS. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan koleksi, reduksi, dan deskripsi data, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memaknai prinsip kewilayahan sebagai pedoman penyaluran zakat kepada mustahik dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dalam penerapannya, prinsip kewilayahan tidak bersifat mutlak, melainkan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan, karakteristik wilayah, informasi asal muzakki, serta kondisi darurat. Penerapan tersebut selaras dengan konsep zakat dalam Islam, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, serta mencerminkan penerapan fikih aulawiyat yang mengutamakan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kewilayahan

Actions (login required)

View Item