Munawwarah, Munawwarah (2026) Membedah Praktik bagi hasil Pertanian: Analisis Relasi Kuasa Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Kabupaten Banjar. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (136kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK..pdf Download (250kB)
	Text BAB I.pdf Download (681kB)
	Text BAB II..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (256kB)
	Text BAB IV.pdf Download (972kB)
	Text BAB V.pdf Download (331kB)
	Text DAFTAR PUSTAKAA.pdf Download (399kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (486kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya variasi model relasi kuasa dalam praktik kerja sama penggarapan lahan sawah dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Banjar yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan model relasi kuasa berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar serta menganalisis standar etika yang relevan terhadap model-model relasi kuasa tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pemilik lahan, penggarap, serta tokoh agama di kabupaten Banjar. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teori, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar terbentuk dalam tiga model, yaitu relasi kuasa seimbang, relasi kuasa dengan dominasi pemilik lahan, dan relasi kuasa dengan dominasi penggarap. Perbedaan model tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan lahan, pengambilan keputusan, penguasaan informasi, pembagian hasil, pembagian risiko, posisi tawar, dan ketergantungan ekonomi para pihak. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, standar etika yang relevan terhadap ketiga model tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip kerelaan (an tarāḍin), prinsip amanah dan transparansi, serta prinsip pembagian risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kerja sama pertanian di Kabupaten Banjar pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, meskipun masih diperlukan penguatan terhadap penerapan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian risiko agar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung secara lebih proporsional dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item