Hayati, Zaida (2026) Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura pada Perkara Utang Bersama Pasca Perceraian Berbasis Kepentingan Keluarga. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (85kB)
	Text AWAL.pdf Download (574kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (210kB)
	Text BAB I.pdf Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text BAB III.pdf Download (136kB)
	Text BAB IV.pdf Download (588kB)
	Text BAB V.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (114kB)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit perihal utang bersama dalam pembahasan harta benda dalam perkawinan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tanggung jawab atas utang, ketentuan tersebut belum memberikan ukuran operasional untuk membedakan utang bersama dan utang pribadi. Akibatnya, penyelesaian sengketa mengenai pembebanan utang setelah perceraian lebih banyak bergantung pada pembuktian dan interpretasi hakim dalam setiap perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp tentang perkara harta bersama yang mencakup pertanggungjawaban utang, lalu menganalisis metode penemuan hukum serta kesesuaiannya dengan doktrin utang bersama, penerapan hukum progresif dan keadilan dalam pertimbangan hukum tersebut, mengklasifikasikan utang pribadi dan utang bersama, serta merumuskan tolak ukur kepentingan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim menggunakan metode penemuan hukum (rechtsvinding) melalui interpretasi gramatikal terhadap frasa ‘harta benda dalam perkawinan’ dan interpretasi interdisipliner dengan menerapkan konsep syirkah abdan mufawwadhah dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Adapun metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp melalui interpretasi gramatikal dengan memperluas makna harta benda dalam perkawinan mencakup aktiva dan pasiva, serta secara sistematis menguatkan prinsip persetujuan pasangan sesuai amanat Pasal 36 ayat (1) UUP. Selain faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, di mana utang bersama diuji secara materiil berdasarkan dimensi waktu (tempus), persetujuan pasangan dan/atau asas kemanfaatan nyata bagi keluarga. Penentuan utang yang berorientasi pada kepentingan keluarga diukur melalui lima indikator yang saling melengkapi yaitu waktu (tempus), persetujuan, tujuan, kemanfaatan nyata, dan kualitas pembuktian.

Actions (login required)

View Item