Zainul, Muhammad (2026) Praktik Pemotretan Tanpa Izin Oleh Fotografer Jalanan Di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (213kB)
	Text AWAL.pdf Download (789kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (283kB)
	Text BAB I.pdf Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Download (179kB)
	Text BAB IV.pdf Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Download (125kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin yang hasil fotonya ditawarkan kepada objek foto untuk tujuan komersial. Praktik tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak subjek foto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tersebut serta menganalisis bentuk pelindungan data pribadi terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 15 informan, yang terdiri atas 5 fotografer jalanan dan 10 orang masyarakat yang menjadi objek pemotretan di kawasan Stadion Lambung Mangkurat, CFD Sabilal Muhtadin, dan Siring Kota Banjarmasin. Data diolah melalui editing, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografer jalanan di Kota Banjarmasin mengambil foto masyarakat di ruang publik tanpa persetujuan terlebih dahulu, kemudian menawarkan hasil foto untuk dibeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena foto sebagai data pribadi diproses tanpa persetujuan subjek. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hifz al-'ird karena berpotensi mengganggu kehormatan dan privasi seseorang. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan preventif dan represif, namun pelaksanaannya belum optimal. Perlindungan preventif berupa pemberian informasi mengenai identitas fotografer, tujuan pemotretan, dan harga foto, tetapi belum disertai persetujuan sebelum pemotretan. Perlindungan represif dilakukan melalui kesediaan fotografer menerima keberatan dan menghapus foto atas permintaan subjek. Dalam perspektif UU PDP, hak subjek data belum terlindungi secara maksimal, sedangkan menurut hifz al-'ird, perlindungan yang ideal seharusnya dimulai sebelum pemotretan untuk mencegah terjadinya kemudaratan

Actions (login required)

View Item