Napisah, Napisah (2026) Disparitas Putusan dalam Perkara Ḥaḍānah: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/Pa.Prgi dan 3/Pdt.G/2019/Pta.Pal. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (340kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (206kB)
	Text BAB I.pdf Download (434kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text BAB III.pdf Download (339kB)
	Text BAB IV.pdf Download (458kB)
	Text BAB V.pdf Download (158kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (209kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Perkara ḥaḍānah menjadi persoalan yang kompleks ketika salah satu orang tua berpindah agama, baik saat perkawinan berlangsung ataupun pasca perceraian. Fenomena ini tampak nyata dalam dua putusan yang memeriksa pokok sengketa serupa, yakni hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam kondisi ibu berpindah agama dari Islam ke Hindu, namun menghasilkan amar yang berbeda: Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi menetapkan hak asuh kepada ayah, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal membatalkannya dan menyerahkan hak asuh kepada ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut dalam menentukan hak ḥaḍānah, serta menemukan konsep putusan yang ideal dalam perkara ḥaḍānah yang melibatkan orang tua berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer berupa kedua putusan tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori negara hukum, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, maqāṣid al-syarī‘ah, maslaḥah mursalah, konsep ḥaḍānah, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas kedua putusan bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap syarat keislaman pemegang ḥaḍānah dan prinsip the best interest of the child. PA Parigi memprioritaskan perlindungan agama anak (ḥifẓ al-dīn) dengan menjadikan keislaman pengasuh sebagai syarat utama yang didukung doktrin fikih jumhur ulama dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sementara PTA Palu lebih menekankan aspek psikologis berupa kedekatan anak dengan ibu tanpa kriteria objektif yang jelas mengenai kapan syarat keislaman dapat dikesampingkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan ideal seharusnya mengintegrasikan kepentingan terbaik anak secara komprehensif dengan tetap menempatkan kesesuaian agama antara anak dan pengasuh sebagai fondasi utama, tanpa mengabaikan hak orang tua lainnya untuk tetap menjalin hubungan kasih sayang dengan anak.

Actions (login required)

View Item