Izhar, Izhar (2026) Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (176kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (116kB)
	Text BAB I.pdf Download (296kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text BAB III.pdf Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Pencemaran sungai di Kota Banjarmasin, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, masih menjadi persoalan serius meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah domestik, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Tokoh masyarakat dalam hal ini yakni Ketua RT dan Ulama sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal dipandang memiliki posisi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan implementasi Perda tersebut, serta mengkaji peran tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama) dalam mendukung pelaksanaan Perda guna mencegah pencemaran air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Subjek penelitian meliputi tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua RT dan Ulama, aparat Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sungai, serta masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta konsep kesadaran hukum dan Fiqh Al-Bi'ah. Penelitian menemukan bahwa seluruh informan dari kalangan tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama) tidak mengetahui adanya Perda No. 15 Tahun 2016, hanya mengetahui larangan umum membuang sampah ke sungai tanpa memahami dasar hukum dan sanksinya. Meskipun demikian, mereka telah menjalankan peran secara mandiri melalui kerja bakti dan dakwah kebersihan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembentukan Agen 3R, dan penegakan aturan, namun masih terkendala komunikasi kebijakan yang tidak menjangkau aktor kunci, keterbatasan sumber daya, fragmentasi wewenang, serta hambatan budaya kebiasaan turun-temurun. Peran tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama) belum terintegrasi dengan program pemerintah karena ketidaktahuan mereka terhadap Perda dan tidak adanya mekanisme koordinasi formal

Actions (login required)

View Item