EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Iqbal, Iffah (2021) PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
Pernyataan.pdf

Download (321kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (186kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (845kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (966kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (660kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (848kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (358kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (415kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (140kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hak guna usaha yang dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang lebih mengarah kepada privatisasi air. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) disebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagiamana (1) presfektif etika bisnis Islam dan -; (2) bagaimana Pengelolaan sumber daya air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dua masalah tersebut. Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa air merupakan benda milik umum (milkiyah 'ammah) yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau swasta. Pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan mereka. Kepemilikan atas air termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna (milkiyah naqishah), yaitu kepemilikan sesuatu berupa zat bendanya saja atau manfaat bendanya saja. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak ini tidak boleh dihalangi bahkan dijamin oleh nash-nash syara'. Jika sumber daya air yang merupakan milik publik kemudian dimiliki oleh perseorangan maka dikhawatirkan akan menyebabkan persengketaan, konflik di masyarakat serta merugikan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan dengan menelusuri dan menelaah teori-teori dan peraturan perundangan yang terdapat di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Privatisasi pengelolaan sumber daya air tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, karena sumber daya air adalah merupakan kategori kepemilikan umum yang merupakan kepemilikan bersama, sehingga ketika pengelolaannya diserahkan kepada swasta, justru menjadi polemic dan merugikan masyarakat. (2) Allah meuntuk seluruh makhluk dan setiap orang berhak mengaksesnya, secara sosiologis bahwa air merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi haknya oleh pemerintah agar tidak terjadi persengketaan dan konflik di masyarakat, dan secara yuridis bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) yang menyatakan bahwa air adalah benda milik umum yang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan dalam UU SDA justru air dijadikan benda ekonomi yang bisa dimiliki oleh perseorangan; dan (3) air merupakan fasilitas umum yang kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada perorangan atau kelompok tapi harus dikelola oleh pemerintah atau negara, dan setiap orang berhak mengakses sumber daya air tersebut selama tidak memadharatkan atau menghalangi orang lain dalam memanfaatkannya. Penelitian ini memperkuat teori Kewajiban Negara, teori Kepemilikan, Teori Keadilan dan teori Al Maslahah, selanjutan hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 12 Aug 2021 03:46
Last Modified: 12 Aug 2021 03:46
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/16991

Actions (login required)

View Item View Item