EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Wardana, Muhammad Radhia (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN. Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (45kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - AWAL.pdf

Download (291kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - ABSTRAK.pdf

Download (23kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - BAB 1.pdf

Download (240kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (335kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia- BAB 3.pdf

Download (178kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - BAB 4.pdf

Download (255kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - BAB 5.pdf

Download (70kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (99kB)
[img] Text
Tesis M. Radhia -LAMPIRAN.pdf

Download (108kB)

ABSTRAK

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Negara Republik Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian. Padahal Secara normatif, hukum Islam telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Di sisi lain, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum di negara kita. Perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research). Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Kemudian Penulis akan mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang pokok permasalahan menurut hukum Islam (secara normatif) serta menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak�hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 17 Jun 2022 01:17
Last Modified: 17 Jun 2022 01:17
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19348

Actions (login required)

View Item View Item