Hijjati, Mahfuzhah (2025) Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (100kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (223kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (354kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (199kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (165kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (6MB) |
ABSTRAK
Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu problem pernikahan karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pasangan nikah siri untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan dengan status perkawinan tidak tercatat dan juga mengetahui alasan yang mendasari persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru terkait penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat menggunakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Setelah data nya terkumpul selanjutnya diolah melalui proses editing, coding, constructing, serta dianalisis dengan menggunakan teknik deskriftif. Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan perbedaan pendapat diantara lima Kepala KUA yang ada di Kota Banjarbaru terhadap Kartu Keluarga bagi perkawinan tidak tercatat. Ada empat yang menyatakan kesetujuannya dan satu yang menyatakan keberatan. Alasan yang mendasari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta Pasal 6 KHI. Penulis menyatakan setuju bahwa SPTJM memiliki peran sebagai solusi alternatif sementara yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya dalam menerbitkan kartu keluarga guna mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif dan akses layanan sosial dengan tetap memperhatikan keabsahan data dan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan berlaku.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 16 Jan 2025 02:24 |
Last Modified: | 16 Jan 2025 02:24 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28178 |
Actions (login required)
View Item |