Effendy, M. Satria (2025) Dualisme Hukum Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat Kabupaten Banjar (Analisis Hierarki Norma Hukum dan Maqashid al-Syari'ah. Tesis, Pascasarjana.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (164kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (316kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (805kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (601kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (599kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (794kB) |
ABSTRAK
Fenomena perceraian di bawah tangan yang masih marak terjadi di masyarakat Kabupaten Banjar mencerminkan adanya dualisme hukum antara norma formal negara dan norma informal keagamaan. Praktik talak tanpa pengesahan pengadilan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan fikih klasik dan ajaran ulama lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) dinamika hukum formal dan informal dalam praktik perceraian di bawah tangan, serta (2) bagaimana dualisme hukum tersebut ditinjau dari teori hierarki norma hukum dan m q s -sy ‘ . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dan studi atas implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah sistem hukum formal terkait perceraian, serta pendekatan konseptual, guna mengkaji teori hukum seperti hierarki norma hukum dan m q s -sy ‘ . Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan praktik sosial-keagamaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, dalam praktik sosial masyarakat Kabupaten Banjar, perceraian di bawah tangan terjadi karena dominasi pandangan keagamaan lokal, rendahnya kesadaran terhadap fungsi hukum formal, serta kuatnya pengaruh tokoh agama. Talak lisan dianggap telah cukup untuk memutuskan pernikahan tanpa memerlukan pencatatan hukum. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum istri, kesulitan administratif, serta kerentanan hak-hak anak dan perempuan. Kedua, dalam analisis teori hierarki norma, perceraian di bawah tangan menunjukkan pelanggaran terhadap keteraturan sistem hukum nasional karena praktik ini berjalan di luar prosedur hukum yang sah. Sedangkan dari perspektif m q s sy ‘ , perceraian yang tidak tercatat secara formal tidak mampu menjamin perlindungan terhadap tujuan utama syariat, seperti menjaga keturunan (ḥifẓ al nasl), harta (ḥifẓ al-m ), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan agama (ḥifẓ al- ). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang memadukan antara legalitas formal dengan nilai-nilai keagamaan lokal melalui edukasi hukum, rekonstruksi regulasi, dan pembentukan mekanisme legalisasi talak lisan yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 21 Aug 2025 03:54 |
Last Modified: | 21 Aug 2025 03:54 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30069 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |