Firdaus, Muhammad Isro (2025) Perspektif Praktisi Hukum di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Tesis, Pascasarjana.
|
Text
pernyataan keaslian.pdf Download (671kB) |
|
|
Text
awal.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (717kB) |
|
|
Text
Bab I.pdf Download (779kB) |
|
|
Text
Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (960kB) |
|
|
Text
Bab III.pdf Download (564kB) |
|
|
Text
Bab IV.pdf Download (871kB) |
|
|
Text
Bab V.pdf Download (542kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (558kB) |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Surat Edaran Nomor: P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang memunculkan konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki guna mencegah poligami terselubung. Konsep ini belum diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam sehingga diperlukan perspektif praktisi hukum terhadap Surat Edaran dengan tujuan perlindungan bagi perempuan. Tujuan penelitian meliputi: (1) Perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan; (2) Dasar yuridis yang dapat dijadikan legitimasi dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut sistem hukum nasional dan hukum Islam; (3) Relevansi dan implikasi penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai perlindungan perempuan pasca perceraian di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori maslahah mursalah Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Surat Edaran sebagai inovasi hukum yang strategis untuk melindungi perempuan pasca perceraian secara preventif; (2) Dasar Surat Edaran dalam hukum nasional didasarkan pada asas monogami Pasal 15 dan Pasal 24 UUP, Pasal 41 dan 42 KHI. Dalam hukum Islam Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz 9 halaman 536; dan (3) Surat Edaran relevan untuk mencegah praktek poligami tersebulung dan adanya pertimbangan rujuk. Implikasinya diharuskan izin poligami apabila rujuk dan perlindungan hak ekonomi istri selama masa ‘iddah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 11 Dec 2025 07:40 |
| Last Modified: | 11 Dec 2025 07:40 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30264 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




