Maulidi, Akhmad Rizky (2025) Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawarataan Rakyat Dalan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (200kB) |
|
|
Text
AWAL..pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (82kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (296kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) |
|
|
Text
BAB III...pdf Download (149kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (210kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (37kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) |
|
|
Text
DAFTAR LAMPIRAN BELAKANG.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini membahas problematika hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Studi ini dilatarbelakangi oleh perubahan status MPR RI pasca amandemen UUD 1945, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan Tap MPR dalam hierarki norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Tap MPR RI sebelum dan sesudah amandemen, serta mengkaji implikasi masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain kekosongan hukum terkait mekanisme pengujian Tap MPR RI yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konstruksi hukum yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Tap MPR RI, serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas kedudukan dan mekanisme pengujian Tap MPR RI dalam sistem hukum nasional
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 14 Jan 2026 06:20 |
| Last Modified: | 14 Jan 2026 06:20 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30427 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




