EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawarataan Rakyat Dalan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Maulidi, Akhmad Rizky (2025) Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawarataan Rakyat Dalan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (200kB)
[img] Text
AWAL..pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (82kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (296kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (276kB)
[img] Text
BAB III...pdf

Download (149kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (210kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (37kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (172kB)
[img] Text
DAFTAR LAMPIRAN BELAKANG.pdf

Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Studi ini dilatarbelakangi oleh perubahan status MPR RI pasca amandemen UUD 1945, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan Tap MPR dalam hierarki norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Tap MPR RI sebelum dan sesudah amandemen, serta mengkaji implikasi masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain kekosongan hukum terkait mekanisme pengujian Tap MPR RI yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konstruksi hukum yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Tap MPR RI, serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas kedudukan dan mekanisme pengujian Tap MPR RI dalam sistem hukum nasional

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 14 Jan 2026 06:20
Last Modified: 14 Jan 2026 06:20
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30427

Actions (login required)

View Item View Item