Saifullah, Muhammad (2026) Kewenangan Presiden dalam Penetapan Perppu dan Peran Mahkamah Konstitusi Serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam Prinsip Check and Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 24c UUD 1945. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (4MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (328kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (443kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (170kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (451kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (131kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta menilai mekanisme pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kerangka prinsip checks and balances. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui ketentuan Pasal 22 UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden menerbitkan Perppu sebagai kewenangan darurat tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh parameter “kegentingan yang memaksa” dan dikontrol melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui persetujuan atau penolakan Perppu dan kontrol yudisial oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945. Keberadaan kedua mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat dan menjaga prinsip negara hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan Perppu sangat ditentukan oleh pelaksanaan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi secara tegas, independen, dan berimbang dalam mengawasi tindakan Presiden.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | FAHMI FAHMI FAHMI |
| Date Deposited: | 19 Jan 2026 04:05 |
| Last Modified: | 19 Jan 2026 04:05 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30489 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




