EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Kewenangan Presiden dalam Penetapan Perppu dan Peran Mahkamah Konstitusi Serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam Prinsip Check and Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 24c UUD 1945

Saifullah, Muhammad (2026) Kewenangan Presiden dalam Penetapan Perppu dan Peran Mahkamah Konstitusi Serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam Prinsip Check and Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 24c UUD 1945. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (3MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (4MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (328kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (443kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (419kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (170kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (451kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (131kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (241kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta menilai mekanisme pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kerangka prinsip checks and balances. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui ketentuan Pasal 22 UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden menerbitkan Perppu sebagai kewenangan darurat tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh parameter “kegentingan yang memaksa” dan dikontrol melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui persetujuan atau penolakan Perppu dan kontrol yudisial oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945. Keberadaan kedua mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat dan menjaga prinsip negara hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan Perppu sangat ditentukan oleh pelaksanaan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi secara tegas, independen, dan berimbang dalam mengawasi tindakan Presiden.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: FAHMI FAHMI FAHMI
Date Deposited: 19 Jan 2026 04:05
Last Modified: 19 Jan 2026 04:05
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30489

Actions (login required)

View Item View Item