EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Salsabil, Haya (2026) Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (74kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (109kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (467kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (308kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (138kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (404kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (12kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (245kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berdampak pada rendahnya mutu pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terkait berbagai permasalahan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut pada tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pemeriksaan dan investigasi laporan, serta pemberian rekomendasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut berkontribusi dalam mendorong perbaikan mutu pelayanan publik. Namun demikian, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi oleh instansi terkait

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 23 Jan 2026 06:48
Last Modified: 23 Jan 2026 06:48
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30555

Actions (login required)

View Item View Item