Hidayah, Desy Noor (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (198kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (210kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (313kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (244kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (320kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (175kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB) |
ABSTRAK
Lahirnya perda dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penyediaan penerangan jalan yang memadai guna menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas pada malam hari. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU), sehingga menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas dan kerawanan tindak kriminalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas informan dari instansi terkait serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut masih belum sepenuhnya optimal, meskipun pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain pendataan kebutuhan titik lampu, pemasangan lampu penerangan jalan secara bertahap, serta pemeliharaan rutin pada lampu yang mengalami kerusakan. Faktor pendukung implementasi terdiri atas komitmen pemerintah daerah, dukungan masyarakat, serta adanya alokasi anggaran meskipun terbatas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, cakupan wilayah yang luas, kerusakan teknis pada jaringan listrik, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas publik. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui penetapan prioritas pada titik rawan kecelakaan dan kawasan padat aktivitas, koordinasi dengan pihak terkait, pemeliharaan berkala, penganggaran bertahap, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah membutuhkan perencanaan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang memadai agar tujuan peningkatan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dapat tercapai.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 30 Jan 2026 06:42 |
| Last Modified: | 30 Jan 2026 06:42 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30673 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




