EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang

Nabila, Nazwa (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (174kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (803kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (137kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (348kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (219kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (386kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (163kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (168kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang berdampak pada kerusakan ekosistem perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan nelayan, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori Tragedy of the Commons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan penindakan, namun belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor ekonomi nelayan. Kepatuhan masyarakat masih didominasi oleh kepatuhan yang bersifat compliance, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya perikanan

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 30 Jan 2026 07:41
Last Modified: 30 Jan 2026 07:41
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30679

Actions (login required)

View Item View Item