Sutarmin, Asep (2026) Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Memperkuat Independensi Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Tesis, Pascasarjana.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (339kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (339kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (705kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (762kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (694kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (220kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (474kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (339kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penguatan kerangka hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam berbagai regulasi yang secara normatif menempatkan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun demikian, dalam praktiknya, independensi DPS masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menunjukkan adanya relasi kepentingan yang tidak sepenuhnya netral, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas dan efektivitas pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dengan realitas implementatif dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif guna menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan dan kewenangan DPS secara normatif telah memiliki legitimasi hukum yang kuat serta fungsi strategis dalam menjamin kepatuhan syariah, namun secara konseptual kewenangannya masih bersifat mandat dan belum sepenuhnya berbentuk kewenangan atribusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat; kedua, independensi DPS belum terwujud secara optimal akibat adanya ketergantungan struktural dalam mekanisme pengangkatan dan sistem remunerasi yang bersumber dari LKS, yang mencerminkan relasi kepentingan yang tidak sepenuhnya netral serta mendorong kecenderungan praktik symbolic compliance; ketiga, diperlukan rekonstruksi kedudukan dan kewenangan DPS melalui penerapan model semi independen terintegrasi, yaitu dengan tetap menempatkan DPS pada level operasional LKS, namun mengintegrasikannya secara vertikal dengan otoritas regulator dan otoritas syariah nasional, disertai penegasan kewenangan atribusi, penguatan fungsi audit syariah yang bersifat mengikat, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan independensi DPS tidak cukup dilakukan melalui pembaruan norma semata, melainkan memerlukan rekonstruksi desain kelembagaan secara komprehensif. Model semi-independen terintegrasi yang ditawarkan dalam penelitian ini menjadi kontribusi konseptual utama dalam pengembangan sistem pengawasan syariah yang lebih independen, objektif, akuntabel, dan memiliki daya paksa hukum yang efektif dalam kerangka sistem keuangan syariah di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 03:43 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 03:43 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31158 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




