Syaifullah, Hanif Deedat (2026) Efektvitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (164kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text BAB I.pdf Download (306kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text BAB III..pdf Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Download (345kB)
	Text BAB V.pdf Download (137kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarmasin kerap menimbulkan persoalan ketertiban ruang publik, namun sekaligus menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sektor informal. Meski Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan Perda Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, pelanggaran di lapangan masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda, faktor-faktor penghambatnya, dan perspektif PKL terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima belas informan yang terdiri dari aparat Satpol PP, anggota DPRD, dan PKL di tujuh lokasi penelitian. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum Phillipus M. Hadjon, dan landasan konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Perda tergolong rendah. Penegakan hukum masih bersifat reaktif dan tidak merata, Perda belum direvisi sejak 14 tahun lalu, lokasi berdagang yang layak belum tersedia, dan mayoritas PKL tidak mengetahui Perda akibat minimnya sosialisasi. PKL sesungguhnya tidak menolak penataan, melainkan menginginkan pemberdayaan nyata berupa penyediaan tempat berdagang yang layak. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya efektivitas Perda mencerminkan belum terpenuhinya kewajiban negara xii dalam melindungi hak konstitusional warga negara di sektor informal, sebuah persoalan mendasar yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban semata

Actions (login required)

View Item