Sabila, Vanesa Salsa (2026) Penundaan Pembagian Kewarisan di Desa Sungai Kitani Kecamatan martapura Timur Kabupaten Banjar (Ditinjau dari Aspek Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (272kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (160kB)
	Text BAB I.pdf Download (766kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text BAB III.pdf Download (341kB)
	Text BAB IV.pdf Download (900kB)
	Text BAB V.pdf Download (428kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (429kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik penundaan pembagian harta warisan pada sebuah keluarga di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, di mana seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan tujuh orang anak laki-laki serta seorang istri sebagai ahli waris. Penundaan pembagian warisan telah berlangsung lebih dari sembilan tahun dan diprakarsai secara sepihak oleh istri pewaris dengan alasan agar anak-anaknya tidak bergantung pada harta warisan. Dalam praktiknya, tanah sawah warisan hanya dikelola oleh sebagian ahli waris yang bersedia bertani, sementara ahli waris lain tidak memperoleh manfaat, dan pada tahun 2024 sebagian tanah warisan bahkan dijual secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan pembagian kewarisan tersebut berlangsung serta bagaimana tinjauannya dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan sosiologi hukum, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap para ahli waris yang mengalami penundaan pembagian warisan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian kewarisan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan baik dari aspek hukum keluarga maupun hukum ekonomi. Dari aspek hukum keluarga, penundaan tersebut bertentangan dengan prinsip hifz al-mâl dalam maqâshid al-syarî’ah, karena kesepakatan yang terbentuk di antara ahli waris tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan didasari tekanan emosional dan rasa sungkan terhadap ibu, serta penjualan aset warisan secara sepihak termasuk kategori memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dilarang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188. Dari aspek hukum ekonomi, pengelolaan harta warisan yang tidak merata menimbulkan ketimpangan ekonomi di antara ahli waris, merugikan pihak-pihak yang kondisi ekonominya lemah, serta melanggar prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum. Dengan demikian, pembagian harta warisan pada kasus ini seharusnya segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku guna memulihkan hak-hak ahli waris dan mencegah kerugian yang lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item