Pratama, Muhammad Wahyu (2026) Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan. Tesis, Pascasarjana.

	Text 01.MWP - Pernyataan.pdf Download (225kB)
	Text 02.MWP - Bagian Awal.pdf Download (2MB)
	Text 03.MWP - Abstrak.pdf Download (117kB)
	Text 04.MWP - BAB I.pdf Download (341kB)
	Text 05.MWP - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text 06.MWP - BAB III.pdf Download (346kB)
	Text 07.MWP - BAB IV.pdf Download (460kB)
	Text 08.MWP - BAB V.pdf Download (154kB)
	Text 09.MWP - Daftar Pustaka.pdf Download (143kB)
	Text 10.MWP - Lampiran.pdf Download (410kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkriminalisasi perkawinan dengan penghalang yang sah, di tengah maraknya praktik poligami siri dan perkawinan tidak tercatat yang merugikan hak-hak istri dan anak. Ketentuan tersebut lahir tanpa rujukan tekstual yang jelas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara norma pidana dan norma perkawinan dalam menanggulangi praktik poligami siri serta akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna dan relasi antarnorma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP berkedudukan sebagai instrumen represif yang menopang mekanisme preventif berupa kewajiban pencatatan dan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut pada hakikatnya tidak mengkriminalisasi poligami itu sendiri, melainkan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri. Unsur penghalang yang sah hanya dapat dipahami secara utuh melalui pembacaan sistematis bersama norma perkawinan, dan penerapannya berpotensi menimbulkan risiko kontraproduktif berupa semakin tertutupnya poligami siri dari jangkauan negara sehingga perlu tunduk pada prinsip ultimum remedium. Dari perspektif maqāṣid syarī‘ah, ketentuan ini turut melindungi ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs, meskipun pemulihan hak ekonomi tetap bergantung pada mekanisme keperdataan tersendiri secara utuh. Selain itu, ditemukan dualisme norma antara hukum pidana dan hukum perkawinan mengenai akibat ketidaktercatatan perkawinan, yang menimbulkan celah hukum berupa ketidakjelasan status perkawinan pertama yang tidak tercatat sebagai dasar penghalang yang sah, perbedaan forum dan beban pembuktian antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta ketiadaan mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi korban. Harmonisasi paling realistis ditempuh melalui penafsiran teleologis yang memaknai penghalang yang sah secara luas, didukung yurisprudensi konsisten, koordinasi antar pengadilan, serta penyempurnaan peraturan pelaksana dalam jangka panjang

Actions (login required)

View Item