Nasrullah, Nasrullah (2026) Analisis Hukum Terhadap Praktik Penimbangan Tandan Buah Segar Sawit (Studi Kasus Pada Pengepul Sawit di Kabupaten Paser). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (79kB)
	Text AWAL.pdf Download (700kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (267kB)
	Text BAB I.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text BAB III.pdf Download (333kB)
	Text BAB IV.pdf Download (590kB)
	Text BAB V.pdf Download (219kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan transparansi dan keadilan dalam praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada tingkat pengepul di Kabupaten Paser. Dalam praktiknya, petani sering menghadapi ketidakjelasan mengenai hasil timbangan, dasar potongan berat, serta rincian pembayaran yang diterima, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan merugikan hak ekonomi petani. Penelitian ini penting karena penimbangan TBS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perdagangan, tetapi juga dengan hukum ekonomi syariah, metrologi legal, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penimbangan TBS, perilaku hukum pengepul, serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Kabupaten Paser. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petani, pengepul, serta pihak Dinas UPTD Metrologi Legal, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama praktik penimbangan TBS di Kabupaten Paser telah melalui tahapan penimbangan bruto, pengurangan potongan, dan pembayaran hasil penjualan. Kedua Perilaku hukum pengepul menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap transparansi, pencatatan transaksi, keterbukaan potongan, dan ketentuan tera ulang belum optimal. Ketiga, sebagian alat timbang yang digunakan pengepul belum memiliki kepastian status tera ulang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam akad jual beli, dari sisi hukum positif, praktik tersebut belum memenuhi ketentuan metrologi legal dan perlindungan konsumen. Praktik penimbangan TBS yang adil harus didukung oleh alat timbang sah, proses transparan, potongan objektif, serta bukti transaksi jelas guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi petani.

Actions (login required)

View Item