Rahmani, Ronni (2018) Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/PDT.G/2013/PA.BJB Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (217kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (181kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (519kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text BAB III.pdf Download (776kB)
	Text BAB IV.pdf Download (775kB)
	Text BAB V.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (252kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (362kB)

ABSTRAK

Ronni Rahmani, Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, di bawah bimbingan (I) Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A., dan (2) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Tesis, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018. Kata Kunci: Analisis, Putusan, Sengketa, Ekonomi Syariah Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara personal warga negara Indonesia maupun personal dengan lembaga keuangan syariah yang ada. Meskipun sampai saat ini masih belum banyak perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan di wilayah Kalimantan Selatan. Sengketa ekonomi syariah yang pernah diajukan di pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan adalah perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Sengketa ini diajukan oleh Penggugat yang menguasakan kepada YLKI untuk melakukan gugatan kepada BNI Syariah, namun pada akhirnya diputus oleh hakim dengan NO. Atas permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis yuridis tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria dan apakah putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach). Karena lebih difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis terhadap putusan tersebut penulis menggunakan teori hukum pembuktian dan teori hukum kontrak, juga penulis mencoba menggunakan metode analisis conteks, yang penulis lakukan untuk menganilis data persidangan melalui berita acara sidang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.B telah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata, namun karena pada akad tertera klausula bahwa apabila terjadi sengketa terhadap kontrak yang Penggugat dan Tergugat sepakati akan diselesaikan di Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal tersebut mengesampingkan dalil Penggugat pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999, karena Majelis Hakim menggunakan asas lex specialist derograt legi generalis. Dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Banjarbaru mengadili perkara ini, maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memeriksa pokok perkara yang diajukan.

Actions (login required)

View Item