Sariah, Sariah (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampah/kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (319kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (5kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (274kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (188kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (251kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (149kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (211kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Latar belakang penelitian beranjak dari adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/kebersihan dan Pertamanan menurut Pengamatan Penulis belum sepenuhnya dilaksanakan khusus nya di Kecamatan Banjarmasin Timur Sesuai Ketentuan Bab IV (Larangan) Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Membuang Sampah di TPS dari jam 06:00 Wita sampai dengan Jam 20:00 Wita dan Bab XII (Ketentuan Pidana) Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa yang melakukan pelanggaran pasal 34 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah ini di lapangan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research) yaitu dengan turun langsung kelapangan untuk menggali dan memperoleh data yang diinginkan secara objektif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta dokumenter untuk menggali sejumlah data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian analisis secara deskritif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkunga Hidup (DLH), Camat banjarmasin Timur, Petugas Pengangkut Sampah, masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan terhadap implemtasi peraturan daerah ini tidak terlaksana sepenuhnya, masih ada masyakat yang membuang sampah di luar jam yang ditentukan. Adapun penyebab tidak terlaksanannya sepenuhnnya Peraturan Daerah ini karena adanya nya faktor minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas pelaksana perda, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tujuan dari Peraturan Daerah tersebut dari peraturan daerah tersebut ada juga masyarakat yang memahami dan menjalakan peraturan daerah tersebut dan ada pula masyakat yang belum menaati Peraturan Daerah Tersebut bagi yang belum menaati akan di berikan sanksi berupa kurungangan paling lama 3 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) |
Depositing User: | sariah sariah sariah |
Date Deposited: | 29 Mar 2019 01:57 |
Last Modified: | 29 Mar 2019 01:57 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/11613 |
Actions (login required)
View Item |