Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan dana desa kepada desa yang
bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Desa
sepenuhnya mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya.
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan kucuran
dana desa yang sangat besar setiap tahunnya sehingga timbul pertanyaan apakah
selama ini telah mampu dimaksimalkan sepenuhnya oleh aparat desa sehinnga
benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan prinsip
penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa,
partisifatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa serta tipologi desa.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana implementasi penggunaan dana desa di desa Kupang Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku
melalui penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada Bapak Kepala desa dari
tahun 2015-2018 dan pengumpulan dokumen-dokumen realisasi penggunaan dana
desa yang kemudian di analisis dengan beracuan pada prinsip pengadaan barang
dan jasa secara swakelola melalui program padat karya cash for work yang
terdapat dalam buku pintar dana dana yang diterbitkan oleh kementerian keuangan
Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengimplementasian
dana desa yang ada di desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
telah dijalankan sesuai dengan prinsip swakelola melalui program padat karya
cash for workmeski tidak sepenuhnya berjalan maksimal seperti apa yang
dharapkan dikarena beberapa kendala yang terjadi dilapangan seperti minimnya
sumber daya manusia sampai bahan baku yang digunakan dalam proses
pengerjaannya. Akan tetapi prinsip pengadaan barang dan jasa di desa melalui
program padat karya cash for work sudah dijalankan sepenuhnya oleh seluruh
aparat desa dengan harapan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
desa demi tercapainya kemandirian desa sesuai dengan apa yang dikehendaki
pemerintah melalui adanya dana desa ini.