Aldianoor, Muhammad Rizky (2021) PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN DALAM PELAYANAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN. Skripsi, Syariah.

	Text 1 SURAT KEASLIAN TULISAN.pdf Download (202kB)
	Text 2 AWAL.pdf Download (2MB)
	Text 3 ABSTRAK.pdf Download (287kB)
	Text 4 BAB I.pdf Download (609kB)
	Text 5 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text 6 BAB III.pdf Download (317kB)
	Text 7 BAB IV.pdf Download (550kB)
	Text 8 BAB V.pdf Download (193kB)
	Text 9 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (405kB)
	Text 10 LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelayanan eksekusi putusan oleh Pengadilan, laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan sebagai pengawas pelayanan publik. Dalam tiga tahun terakhir 2018 sampai 2020 ini Ombudsman Kalimantan Selatan banyak menerima keluhan atau aduan dalam hal persoalan eksekusi putusan Pengadilan, baik dikarenakan penundaan berlarut maupun persoalan penafsiran dalam pelaksanaan serta prosedur yang dinilai belum jelas. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan Noorhalis Majid (Periode 2010-2021) mengatakan, diundangnya ahli dari Hakim Pengadilan sebagai bukti keseriusan Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan menyangkut masalah yang sedang ditangani. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengacu pada landasan teori. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Hasil yang diperoleh adalah Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berlaku. Tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan, yaitu: laporan dari masyarakat, verifikasi laporan, pemeriksaan dokumen, mediasi, tindak lanjut, hasil laporan akhir, penutupan laporan dan tindakan pencegahan. Namun pelaksanaannya belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kendala seperti anggaran yang kurang sehingga kegiatan Ombudsman terhambat, SDM Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang kurang menguasai secara menyeluruh masalah dan peraturan berkenaan dengan eksekusi putusan Pengadilan, mengingat tingkatan laporan yang sulit dan sensitif. Maka penelitian ini menyajikan batasan kewenangan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan sehingga masuk dalam laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Actions (login required)

View Item