Rifqi, Muhammad (2008) Obligasi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (302kB) | Preview

ABSTRAK

Muhammad Rifqi, 2008. Obligasi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum, (II) Yulia Hafidzah, S.Hi, MEI. Penelitian ini bertolak dari lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan tambahan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa obligasi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sengketa di bidang obligasi syariah, dan bagaimana Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menyelesaikan sengketa obligasi syariah yang akan muncul. Sementara rujukan jelas yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaian sengeketa belum ada secara terkodifikasi. Hasil analisis ini juga dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dalam bidang hukum ekonomi syariah, dan bidang ilmu hukum. Karenanya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan survey kepustakaan untuk menginventarisir bahan pustaka yang memuat kajian masalah yang diteliti pada beberapa perpustakaan, baik pribadi, maupun umum, dan situs-situs di internet. Bahan pustaka yang telah diinventarisisir dipelajari dan ditelaah untuk diuraikan sesuai dengan masalah yang ada. Melalui teknik pendekatan positifis dan konseptual, dengan menggunakan analisis kualitatif normatif, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan : Pertama : potensi sengketa pada obligasi syariah sesungguhnya adalah disebabkan pada tidak sempurnanya para pihak melaksanakan seperti apa yang telah disepakati dalam akad, ataupun terjadinya wanprestasi oleh para pihak, maka hal ini juga akan berpotensi menimbulkan sengketa (dispute/difference) dalam obligasi syariah. Kedua : hakim peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah harus melakukan rekayasa, karena sampai saat ini belum ada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengetur tentang obligasi syariah. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Rekayasa dilakukan melalui upaya penemuan hukum dari sumber-sumber hukum maupun melalui upaya penciptaan hukum.

Actions (login required)

View Item