Ali, Muhammad Husin (2022) Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Children Hearing System Tinjauan Hukum Tata Negara. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (199kB)
	Text AWAL.pdf Download (887kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (174kB)
	Text BAB I.pdf Download (516kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text BAB III.pdf Download (462kB)
	Text BAB IV.pdf Download (253kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Download (1MB)

ABSTRAK

system,hukum tata negara. Penelitian ini bertolak dari sistem peradilan pidana Anak yang dijalankan hingga saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, problem yang nyata kita hadapi saat ini yaitu dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa walaupun ada beberapa perbedaan namun tetap melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan dipengadilan. Dengan demikian banyak pakar hukum mencari solusi terkait penanganan anak yang terkena pidana, salah satu solusi yang ditawarkan itu ialah sistem peradilan pidana anak dengan children hearing system. Maka berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik meneliti tentang bagaimana children hearing system ditinjau dari Hukum Tata Negara. Adapun tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan Children‟s Hearing System,yang mana penelitian ini akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara. Penelitian ini Melalui pendekatan yuridis normatif, kedudukan sistem peradilan pidana anak dengan children hearing system dideskrifsikan mampu menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Serta melakukan analisa terhadap bahan pustaka atau data sekunder, menginventarisir dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang ditelaah secara studi pustaka. Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem children hearing system ditinjau berdasarkan ideology Negara, Sistem Hukum, dan dari segi HAM yang ada di UUD NRI Tahun 1945, sistem ini dapat di implementasikan di Indonesia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Actions (login required)

View Item