Thaberanie, Muhammad (2012) Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Tesis, Pasca Sarjana.

Preview	Text BAB I.pdf Download (587kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (355kB) | Preview

ABSTRAK

M. Thaberanie, Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah), di bawah bimbingan (I) Prof. DR. Ahmadi Hasan, M.H, dan (2) DR. Saifuddin, M.Ag. Tesis, Pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012. Penelitian ini dilatarbalakangi seringnya terjadi sengketa tanah wakaf yang merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya. Dalam praktiknya pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak yang belum sesuai Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga banyak menimbulkan sengketa tanah wakaf. Dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yakni mediasi sebagai bentuk perwujudan ”badamai” masyarakat Banjar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pendorong serta penghambat mediasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum, dimana data diperoleh dari penelitian perpustakaan (library research) kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan (field research), dan dielaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah laporan ilmiah. Dari hasil penelitian tentang sengketa wakaf yang diselesaikan dengan mediasi, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan mediasi, seperti: Adanya keinginan para pihak untuk segera menyelesaikan sengketa di antara mereka, dengan tidak meneruskan perkara tersebut ke Pengadilan. Adanya iktikad baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka secara kekeluargaan/musyawarah.Adanya kesepakatan untuk mengangkat seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adat badamai pada masyarakat Banjar merupakan suatu realita yang dapat ditemukan dalam masyarakat orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Actions (login required)

View Item