Aseri, Muhsin ILLEGAL MINING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM INDONESIA. ..

Text Illegal Mining (An Nahdhah-STAIdu.pdf Download (477kB)

ABSTRAK

Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan maraknya penambangan liar seperti illegal mining yang kerap kali terjadi di daerah Indonesia, khususnya adalah wilayah Kalimantan. Maraknya illegal mining yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Namun, dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas illegal mining, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus illegal mining di Kalimantan Selatan dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku illegal mining dalam melakukan kejahatannya. Penulis menyoroti, bahwa sesungguhnya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk menindaki illegal mining itu sendiri. Penulis sendiri ingin menyikapi bagaimana kasus illegal mining mampu ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Keterkaitan ini sendiri dikarenakan Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan tersebar di dunia. Penulis mengkehendaki tinjauan hukum Islam mampu menjadikan hukum Islam sebagai alternatif. Sehingga, rumusan maslah dalam penulisan ini adalah bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji permasalahan illegal mining di daerah Kalimantan Selatan? Penulis menyoroti, secara hukum positif di Indonesia tentu saja kasus illegal mining merupakan suatu kasus yang harus dibenahi dalam penegakkan hukumnya. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum positif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sesuai kajian di atas, maka permasalahan illegal mining di daerah Kalimantan Selatan ini umumnya merupakan kesenjangan atas UndangUndang dan berbagai upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum optimal dan menggena di kalangan pelaku tindak kejahatan lingkungan ini. Perkara illegal mining ini menurut analisis penulis, diyakini bahwa kasus yang terangkat merupakan bentuk lemahnya hukum yang mengatur di Indonesia mengenai kasus illegal mining. Akhirnya penyusun memperoleh kesimpulan bahwa kejahatan illegal mining termasuk kedalam tindak pidana ta’zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had ataupun qişas diyāt secara sempurna. Namun dengan pidana ta’zir ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku illegal mining tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif Indonesia kedepan

Actions (login required)

View Item