Muhaimin, Abdul (2023) Urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Tanah Kambatang Lima. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (3MB)
	Text AWAL.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (3MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB III.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Download (3MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Abdul Muhaimin. 2023. Urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Tanah Kambatang Lima. Skripsi, Program Studi Hukum TataNegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I H. Bahran, S.H., M.H. dan Pembimbing II Ergina Faralita, S.H., M.H. Kata Kunci: Urgensi, DPRD Kabupaten Kotabaru, Pemekaran. Pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kotabaru, adanya usulan dari masyarakat untuk adanya daerah otonom yang baru atau pemekaran. Adapun rumusan penelitian ialah bagaimana urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Kotabaru, khususnya berfokus pada Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Utara dan Pamukan Selatan. Data di peroleh dari Ketua tim percepatan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, dan aparatur Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Selatan dan Pamukan Utara. Sumber data dari informan, responden dan dokumen. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu, observasi dan wawancara. Dalam teknik pengolahan data editing dan deskripsi kemudian melakukan analisis terhadap data-data penelitian sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini. Rencana pemekaran ini bukan hanya disetujui oleh lembaga legislatif saja (DPRD Kabupaten Kotabaru), melainkan juga didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Kotabaru dan juga dibarengi dengan pergerakan dari desa-desa yang termasuk dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dengan membuat Surat Pernyataan setuju akan memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru. persyaratan-persyaratan terus dilengkapi Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima baik itu syarat dasar maupun syarat administratif.

Actions (login required)

View Item