Huzaifi, Ahmad (2023) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS; DI KANTOR DESA TANJUNG PERAWAN). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (1MB)
	Text HALAMAN AWAL.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (530kB)
	Text BAB I.pdf Download (809kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text BAB III.pdf Download (609kB)
	Text BAB IV.pdf Download (805kB)
	Text BAB V.pdf Download (559kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (542kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (21MB)

ABSTRAK

Selama pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Tanjung Perawan, Peneliti menemukan sejumlah persoalan yang menjadi kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa masih ada penerima program keluarga harapan yang belum tepat, dimana penerima program program keluarga harapan diberikan kepada yang mampu secara perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, selain itu juga untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pada program keluarga harapan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat desa serta untuk mengetahui solusi pemecahan permasalahan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Tanjung perawan. Metode penelitian yang digunakan adalah grounded theory, dan teori yang dikembangkan sebagai hasil penyelidikan peristiwa aktual bersifat induktif. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif seperti mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa faktor kendala yang membuat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah adanya kekosongan jabatan pendamping PKH yang sudah ada sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu, masih terlihat adanya ketidaksesuaian sasaran yang menunjukkan masih adanya lansia yang tidak teridentifikasi sebagai penerima Program Keluarga Harapan. serta faktor yang menyebabkan lamanya proses pemutakhiran data. Tidak sinkronnya data NIK dari komponen di DTKS yang bersangkutan dengan data menjadi salah satu penyebab yang dipersoalkan. Hal ini membuat data tidak terbaca dan membuat bantuan yang diterima tertunda. Sehingga kegiatan pelaksanaan program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi di kurang maksimal.

Actions (login required)

View Item