Rahmina, Erra (2023) Analisis Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Banjarmasin 1 (Dalam Perspektif Ekonomi Islam). Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.

	Text PERNYATAAN_ERRA RAHMINA.pdf Download (96kB)
	Text AWAL_ERRA RAHMINA.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK_ERRA RAHMINA.pdf Download (107kB)
	Text BAB I_ERRA RAHMINA.pdf Download (559kB)
	Text BAB II_ERRA RAHMINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text BAB III_ERRA RAHMINA.pdf Download (421kB)
	Text BAB IV_ERRA RAHMINA.pdf Download (521kB)
	Text BAB V_ERRA RAHMINA.pdf Download (195kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_ERRA RAHMINA.pdf Download (198kB)
	Text LAMPIRAN_ERRA RAHMINA.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Sesuai dengan tujuan pembangunan sebagaimana dipaparkan pada pembukaan UUD 1945 yakni “Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur”, serta terselenggaranya trilogi pembangunan yang baik menjadikan diperlukannya dana dengan jumlah banyak untuk merealisasikan tujuan tersebut secara berkelanjutan. Sumber pendapatan terbesar negara yakni pada sektor pajak, yang pemanfaatannya meliputi seluruh aspek kenegaraan, tanpa terkecuali pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mekanisme dari sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin 1 dan mengetahui pertumbuhan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir ini. Informasi yang diperoleh dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi Unit Pelayaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin 1 dalam mempertimbangkan meningkatkan penerimaan pajak kendaran bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan PKB di UPPD Samsat Banjarmasin 1 adalah wajib pajak terlebih dahulu datang ke loket pembayaran dan melakukan pendaftaran terhadap objek pajak. Pendaftaran pajak daerah dengan cara wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh wajib pajak. Setelah dokumen pasti objek dan subjek pajak sudah valid berdasarkan SPPKB kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kemudian dilakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dan yang terakhir dilakukan penagihan kepada wajib pajak, tetapi penagihan akan dilakukan apabila wajib pajak menunggak pajaknya dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran. Pajak saat ini merupakan kewajiban bagi masyarakat, dengan alasan dana pemerintah daerah tidaklah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan berakibat kemudharata

Actions (login required)

View Item