Hukum perdagangan di Indonesia tidak mengakomodir kelembagaan
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Legitimasi PLBS hanya melalui
sertifikasi DSN MUI berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, namun status badan hukumnya bukan perseroan Syariah.
Ketidakpastian hukum kelembagaan PLBS ini dapat berimplikasi terhadap lemahnya
kelembagaan PLBS di Indonesia.
Disertasi ini bertujuan untuk menemukan: 1). Responsifitas hukum dan
problematika sistem perizinan dan pengawasan usaha PLBS pada regulasi
perdagangan nasional terkait dengan otoritas DSN MUI 2). Model pengaturan sistem
perizinan dan pengawasan PLBS yang ideal dari negara lain dan lembaga keuangan
Syariah di Indonesia. 3) Konstruksi hukum perizinan dan pengawasan perdagangan
nasional yang idel untuk kepastian hukum kelembagaan PLBS.
Penelitian ini menggunakan kombinasi jenis penelitian hukum normatif yang
menggunakan data sekunder (bahan-bahan hukum) dan penelitian hukum empiris
menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, perbandingan,
profetik, dan sosio-legal. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dan analisis
tematik, dan hasil analisis menjadi bahan dalam melakukan konstruksi hukum
melalui metode interpretasi dan analogi.
Temuan penelitian ini adalah: Pertama, responsifitas hukum perdagangan
nasional terhadap PLBS tidak menyeluruh atau parsial (hukum responsif parsial).
Konfigurasi politik dan hukumnya menunjukkan tidak responsif, tetapi substansi UU
Perdagangan telah sesuai sebagian dengan fatwa PLBS kecuali perihal larangan riba
dan maksiat, serta kewajiban produk halal. Problematikanya adalah disintegrasi
antara otoritas DSN MUI dalam sertifikasi dan pengawasan perusahaan PLBS
dengan otoritas Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan dan pengawasan
usaha PLB. Ini menyebabkan tiga masalah: Status Perseroan PLBS masih
konvensional karena tidak ada perubahan anggaran dasar perseroan dalam proses
sertifikasi, DSN MUI sebagai mitra non formal Kementerian Perdagangan sehingga
peran DSN MUI tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas dan pengawasan
perseroan PLBS, dan keterbatasan DPS dalam mengawasi aspek-aspek yang
dipersyaratkan dalam Fatwa PLBS. Kedua, Negara lain seperti Singapura dan
Malaysia tidak memiliki regulasi khusus PLBS, namun memiliki Garis Panduan
PLBS yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang masing-masing ditetapkan
oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM) sebagai lembaga resmi negara. Sementara otoritas DSN MUI perlu diperkuat melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diterapkan pada
sektor keuangan Syariah. Hukum Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah
menerapkan sistem perizinan dan pengawasan yang berpola integratif-kemitraan,
sehingga dapat memastikan pembedaan antara usaha konvensional dengan yang
berbasis Syariah dan memperkuat sistem pengawasannya. Model integratif
kemitraan ini dapat menjadi role model dalam pengaturan sistem perizinan dan
pengawasan PLBS di Indonesia. Ketiga, Tawaran konstruksi hukum kelembagaan
PLBS dalam hukum nasional berlandaskan pertimbangan filosofis, yuridis,
sosiologis, ekonomi, dan politik hukum dalam kerangka mashlahah dengan tujuan
memelihara agama (hifz al dîn), jiwa (hifz al Nafs) dan harta (hifz al mâl). Konstruksi
hukum dilakukan melalui pendekatan substantif dan penormaan konsep integrasi�kemitraan otoritas Kementerian Perdagangan dan DSN MUI dalam sistem perizinan
dan pengawasan PLBS ke dalam perubahan PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan untuk mewujudkan kepastian hukum kelembagaan PLBS di Indonesia