EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Perspektif Masyarakat Terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari BNN bagi Calon Pengantin di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU

Handayani, Putri (2023) Perspektif Masyarakat Terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari BNN bagi Calon Pengantin di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Skripsi, Syariah.

[img] Text
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf

Download (328kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (191kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (246kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (49kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (321kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (30kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (157kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya persyaratan pengajuan nikah di KUA yang menggunakan SKHPN. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap penerapan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dan untuk mengetahui penyebab kendala diterapkannya SKHPN dari BNN untuk persyaratan pengajuan usul nikah di KUA Amuntai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian yang bertempat di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Adanya perbedaan pendapat dari beberapa Informan dalam penerapan SKHPN di Kecamatan Amuntai Tengah, beberapa pihak seperti BNN Kabupaten HSU, Kemenag Kabupaten HSU, dan sebagian masyarakat menyatakan setuju, dan ada beberapa pihak yang merasa keberatan jika pemberlakuan peraturan tersebut seperti pihak KUA, juga sebagian masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah. Menurut penulis peraturan ini diharuskan (wajib), karena termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat dharuriyat, Terkendalanya pemberlakuan syarat ini dikarenakan belum ada aturan khusus dari Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai, biaya untuk tes urine mahal. Juga sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya SKHPN ini pernikahan.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 03 Oct 2023 05:56
Last Modified: 03 Oct 2023 05:56
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24963

Actions (login required)

View Item View Item